Abdya - Komandan Kodim 0110/Abdya Letkol Inf Arip Subagiyo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021, di oproom Setdakab Aceh Barat Daya, Desa Keude Paya Kecamatan Blangpidie, Selasa (2/2/2021).
Rakor yang digelar dengan pedoman Protokol Kesehatan Covid-19 ini dipimpin langsung Bupati Abdya Akmal Ibrahim, SH, diikuti Kapolres Abdya AKBP M Nasution, SIK., Kajari Abdya Nilawati, SH., MH., para Kepala SKPK, para Asisten Setdakab Abdya, para Camat dan Kepala Desa dalam kabupaten.
Usai menerima paparan kesiapan dari para Camat, Akmal memutuskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung di Kabupaten Aceh Barat Daya ditunda sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.
Penundaan ini dimaksudkan agar para Camat beserta pihak terkait menyiapkan rencana pelaksanaan Pilkades dengan masak tanpa ada kendala.
Baca juga:
Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris di Aceh
|
"Atas kondisi ini Pemkab Abdya akan menyampaikan ijin tunda ke Kementerian Dalam Negeri. Karena mengingat minimnya kesiapan anggaran, " kata Akmal.
Akmal melanjutkan, dari hitungannya biaya hajat Pilkades perdesa itu mencapai Rp. 50 - 100 juta. Taksiran ini jauh lebih hemat jika dibanding dengan hitungan di luar masa pandemi. Sementara dari hasil paparan para Camat, dana anggaran Pilkades yang tersedia di masing-masing desa itu hanya Rp. 10 juta.
"Jangan berkecil hati. Manfaatkan waktu yang ada untuk kematangan Pilkades. Yang mengalami kondisi seperti ini bukan hanya kita. Daerah lain pun juga sama. Benang merahnya sama, yaitu gegara Pandemi corona, " tandas Bupati Akmal.
Sementara itu Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Arip Subagiyo dalam kesempatannya menyebutkan dengan menjunjung tinggi Netralitas TNI Polri siap mengawal dan mengamankan jalannya Pilkades.
Dandim berpesan, keputusan penundaan Pilkades di wilayah Abdya hendaknya bisa dijadikan evaluasi bersama, agar ke depan Abdya menjadi lebih baik lagi. Hajat Pilkades harus digelar semaksimal mungkin sama halnya dengan gelaran Pilbup. Karena ujung tombak penerus pelaksanaan semua kebijakan Pemerintah itu ada di Kepala Desa (Kades).
Hal penting dari itu, lanjut Dandim, gelaran Pilkades harus dilaksanakan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta membatasi kerumunan.
"Dengan menjunjung netralitas, kami khususunya TNI, siap mendukung dan mengawal Pilkades sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, " tandas Dandim.